Wakil Presiden Parlemen Eropa, Nicolae tefnu, menyuarakan dukungan terbuka terhadap kampanye internasional Stop Killing Games, inisiatif warga yang bertujuan menjaga hak akses jangka panjang terhadap game digital. Melalui unggahan video di Instagram Story pada 12 Juli 2025, tefnu menyatakan tekadnya untuk ikut menandatangani petisi dan terus membantu inisiatif tersebut.
“game, sekali dijual, menjadi milik pelanggan, bukan perusahaan,” ungkap tefnu dalam video singkat yang dikutip dari versi terjemahan bahasa Rumania.
Kampanye Stop Killing Games pertama kali diluncurkan oleh kreator konten Ross Scott pada April 2024, menyusul langkah kontroversial Ubisoft yang mematikan layanan game The Crew secara permanen. Gerakan ini menyerukan adanya legislasi Uni Eropa yang mewajibkan penerbit game untuk tetap menyediakan akses terhadap game meski dukungan resmi telah dihentikan.
Petisi tersebut kini telah mengumpulkan lebih dari 1 juta tanda tangan, melampaui ambang batas minimum untuk dikategorikan sebagai European Citizens’ Initiative. Namun, verifikasi dan pemenuhan minimum nasional masih dibutuhkan sebelum petisi ini diproses oleh Komisi Eropa. Penyelenggara kini menargetkan 1,4 juta tanda tangan sebelum 31 Juli 2025, guna mengantisipasi entri yang tidak valid.
Dukungan dari tokoh penting seperti tefnu membuka peluang besar bagi kampanye ini untuk masuk dalam tahap debat parlemen. Jika berhasil, ia berpotensi mempresentasikan kasus tersebut di hadapan legislator Uni Eropa—mendorong lebih banyak perhatian dari pemangku kebijakan. Ross Scott mengatakan, jika inisiatif ini lolos verifikasi, peluang untuk lahirnya undang-undang baru yang mendukung pelestarian game digital sangat besar.
Namun, tidak semua pihak sepakat. Organisasi industri Video Games Europe, yang mewakili pengembang dan penerbit game di Uni Eropa, mengeluarkan pernyataan resmi seminggu sebelum dukungan tefnu diumumkan. Mereka menyatakan bahwa keputusan untuk menghentikan layanan daring bukan hal yang dilakukan sembarangan, melainkan keputusan kompleks yang mempertimbangkan aspek komersial dan keberlanjutan.
Dalam pernyataannya, mereka juga menyoroti risiko hukum dan keamanan data yang mungkin timbul dari usulan akses server terbuka atau privat. “Usulan ini dapat membatasi kebebasan pengembang dan membuat biaya produksi game menjadi terlalu tinggi,” tulis organisasi tersebut.
Meski jalan menuju perubahan regulasi masih panjang dan penuh tantangan, dukungan parlemen menjadi titik balik penting. Kampanye Stop Killing Games kini tidak hanya menjadi suara komunitas pemain, tetapi telah menyentuh ranah politik regional yang dapat membawa dampak nyata pada masa depan konsumsi dan pelestarian game digital di Eropa.
